Sunday, January 8, 2012

PROPOSAL ANGGARAN



Ringkasan Proposal

1.
Nama Program
:

SEKOLAH ANGGARAN

2.
Organisasi Pengusul
:
PMII Kom. RA. Kartini Jepara 

Organisasi pelaksana

KOMUNITAS BELAJAR ANGGRAN
(Budget Analize Comunity)
3.
Alamat
:
-

Phone
:
-
4.
Email
:
linkanggaran@yahoo.com
5.
Contact Person
:

6.
Organisasi Pelaksana Program
:

7.
Lokasi Program
:
Kabupaten Jepara
8.
Jangka Waktu Program
:
Ø      6 Bulan.
9.
Bentuk Kegiatan
:
o    Mengembangkan kurikulum pelatihan dalam format matriks
o    Mengorganisir penyelenggaraan pelatihan
o    Memfasilitasi proses pelaksanaan pelatihan
o    Melaksanakan evaluasi pelatihan
o    Melakukan pendampingan tindak lanjut untuk analisa APBD
o    Menulis laporan kegiatan

10.
Tujuan Program
:
Tujuan umum program ini adalah untuk “meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam siklus penganggaran (APBD) di daerah”.

Tujuan khusus pelatihan ini adalah untuk :

1.   Meningkatkan kesadaran tentang langkah demi langkah dalam siklus perencanaan dan penganggaran (APBD)
2.   Memahami kerangka regulasi system perencanaan daerah
3.   Meningkatkan ketrampilan dalam analisa R/APBD
4.   Meningkatkan pengetahuan tentang proses politik dalam siklus  APBD
5.   Menganalisa peran CSO dalam mempengaruhi kebijakan tentang APBD




Project proposal

“ Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
di Kabupaten Jepara“
KBA  - PMII Kom. RA. Kartini NU – FLP Jepara

A.               Latar Balakang
Setidaknya terdapat dua faktor mendasar mengapa perencanaan dan penganggaran partisipatif menjadi wacana penting dan merupakan agenda reformasi di banyak daerah. Pertama, secara paradigmatik diyakini bahwa perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah satu bentuk kongkret dari pelaksanaan desentralisasi administrasi pemerintahan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi dalam alokasi sumberdaya publik. Kedua, munculnya berbagai dukungan kerangka hukum yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya, termasuk di dalamnya urusan perencanaan dan pengalokasian anggaran.
Inisiatif reformasi kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah muncul sejak ditetapkannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Inisiatif tersebut kemudian menguat bersamaan dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah. Disusul kemudian dengan munculnya peraturan lain yang lebih rinci. Misalnya saja PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah, PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan PP No. 72/2005 tentang Desa. Keseluruhan peraturan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif, penyusunan anggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran yang pro terhadap kepentingan orang miskin (pro-poor) dan responsif gender (gender budget responsiveness).
Jika dilacak lebih jauh, upaya mendorong proses perencanaan dan penganggaran partisipatif sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1986 melalui Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hanya saja proses ini tidak begitu berpengaruh pada pengalokasian anggaran untuk masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan bahwa usulan di tingkat desa diterima baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dan situasi sosial politik waktu itu yang tidak memungkinkan warga desa untuk lebih berani dalam memperjuangkan aspirasinya.
Satu sisi yang lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memposisikan masyarakat pada tempat dimana mereka dapat menjadi aktor dalam proses penganggaran daerah. Wacana tentang proses perencanaan daerah yang partisipatif tersebut, belum menjadi satu kesatuan yang utuh dengan proses penganggaran daerah. Hal ini kembali lagi berakibat pada belum adanya jaminan atas dimasukkannya usulan – usulan pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat dalam APBD sebuah kabupaten. DPRD kabupaten yang di set-up untuk dapat mewakili masyarakat dalam penetapan anggaran dalam setiap proses rapat dan sidang di legislative menyertakan berbagai macam persoalan yang saling terkait dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diurai.
Kabupaten Jepara adalah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relative tinggi. Pada tahun 2005 data BPS Kab. Jepara menyebutkan terdapat 254.582 KK dimana 24% / 63.023 adalah KK miskin, penyumbang angka kemiskinan terbesar adalah berasal dari masyarakat pesisir dan pertanian, namun demikian keberpihakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran APBD pada kedua sektor ini dirasa belum signifikan. Alokasi anggaran pada sektor pertanian yang dikelola oleh dinas pertanian dan peternakan pada tahun 2006 adalah sejumlah 7.903.884.000,- atau 1,5% dari total APBD sejumlah 527.423.339.000,- dimana belanja aparatur sejumlah 5.016.384.000,- sehingga alokasi anggaran publik pada sektor ini sejumlah Rp. 2.887.500.000,- atau 37% dari total alokasi anggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan dan 0,55% dari total APBD. Sedangkan pada tahun yang sama alokasi anggaran pada sektor kelautan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sejumlah 5.850.339.000,- atau 1,1% dari total APBD dimana alokasi dana publik pada SKPD ini hanya sebesar 0,8% dari total APBD.
Pada tahun 2007 dana yang dikelola pada sector ini sebesar Rp.11,544,728,000 atau 1,7 % dari total APBD sebesar 657,115,940,000,- Dana tersebut sangat tidak berarti apalagi masih dikurangi dengan Beban gaji Pegawai pada Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.3,785,591,000,-, dan Belanja Langsung dimana item kegiatannya lebih banyak kepada pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan aparatur.
Senada dengan Distanak Alokasi anggaran pada sektor kelautan pada dinas kelautan dan perikanan kab. Jepara pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6,766,756,000,- atau 1 % dari total APBD dimana Rp. 1,301,628,000,- dan Rp. 514,504,000,- digunakan untuk belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung dan Langsung, serta alokasi anggaran pada belanja Barang dan Jasa Rp. 1,609,680,000,- dan belanja Modal Rp.4,450,563,000,- dimana item kegiatannya lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan aparatur. Sehingga alokasi anggaran bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pada sektor ini relative sangat kecil.
Olehnya sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, maka dengan ini kami Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lalpesdam) NU Jepara dan Komunitas Belajar Anggaran (Budget Analize Comunity)  bermaksud menyelenggarakan rangkaian kegiatan dengan tajuk ” Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Jepara



B.    Tujuan
Tujuan umum program ini adalah untuk “Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses Perencaaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Jepara”.

Tujuan khusus Program ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kesadaran tentang langkah demi langkah dalam siklus perencanaan dan penganggaran (APBD)
2.  Memahami kerangka regulasi system perencanaan daerah
3.  Meningkatkan ketrampilan dalam analisa R/APBD
4. Meningkatkan pengetahuan tentang proses politik dalam siklus  APBD
5. Menganalisa peran CSO dalam mempengaruhi kebijakan tentang APBD




C.    Strategi Program / Bentuk Kegiatan   :
    Kegiatan ini meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
1. Mengembangkan kurikulum pelatihan dalam format matriks
2. Mengorganisir penyelenggaraan pelatihan
3. Memfasilitasi proses pelaksanaan pelatihan
4. Melaksanakan evaluasi pelatihan
5. Melakukan pendampingan tindak lanjut untuk analisa APBD
6. Menulis laporan kegiatan

    Pelatihan / pembelajaran yang akan diselenggarakan minimal memuat agenda-agenda sebagai berikut:

1.          Curah pendapat tentang persepsi peserta tentang APBD yang ideal
2.          Curah pendapat mengenai Proses Perencanaan dan Penganggaran
3.          Curah pendapat tentang persepsi peserta tentang siklus APBD
4.          Regulasi tentang penyusunan APBD ( Dalam perspektif tantangan dan peluang peran
5.          CSO)
6.          Tahap demi tahap dalam penyusunan APBD menurut aturan yang berlaku dan praktek di tingkat pelaksanaan di lapangan (Diupayakan dari FBS/Bappeda dan dengan fasilitator yang paham dan Berpengalaman)
7.          Pengantar Struktur APBD ( Nara sumber dari Panggar)
8.          Diskusi panel tentang titik-titik rawan penyimpangan APBD dengan melibatkan Birokrat, anggota DPRD, akademisi dan tokoh masyarakat (LSM) Peran dan peluang organisasi masyarakat dalam proses siklus anggaran
9.          Pengantar dalam analisa APBD (struktur umum APBD dan anggaran per sektor)
10.      Evaluasi dan rencana tindak lanjut

    Pendampingan tindak lanjut setidak-tidaknya dilakukan dengan tiga kali pertemuan dan diharapkan akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
1.      Analisa umum APBD tahun berjalan dan atau RAPBD tahun yang akan datang
2.      Analisa APBD tahun berjalan dan atau RAPBD tahun yang akan datang pada sektor yang terpilih (sesuai dengan prioritazation workshop)
3.      Draft Pernyataan sikap CSO terhadap APBD dan atau RAPBD (exercise, jadi tidak mesti dipublikasikan)
4.      Rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD tahun berjalan dan atau RAPBD tahun yang akan datang.
D.  Hasil yang diharapkan        :
Hasil atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
1.      Kerangka acuan /proposal pelatihan yang juga memuat desain alur
2.      Kurikulum pelatihan
3.      25 orang perwakilan organisasi masyarakat yang terlatih tentang alur perencanaan dan penganggaran daerah
4.      Konsensus/Rencana Aksi untuk menganalisa APBD 2006 dan mengawal proses perumusan APBD 2007
5.      Analisa APBD tahun berjalan dan atau RAPBD tahun yang akan datang
6.      Input atau rekomendasi masyarakat berkaitan dengan APBD 2006 dan atau RAPBD 2007

E.                Kurikulum Sekolah Anggaran
Program ini dilaksanakan dengan mengambil alur  sebagai berikut :

      SESI. 1. PERKENALAN & KONTRAK BELAJAR
1.      Pengenalan identitas masing-masing peserta
2.      Eksplorasi harapan peserta
3.      Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan peserta dalam pelatihan
4.      Kesepakatan Belajar (Kontrak Belajar)
a. Materi pelatihan
b. Proses pembelajaran
c. Kewajiban & Hak peserta
d. Alokasi waktu belajar
e. Out put pelatihan


5.      Pendidikan Orang Dewasa :
a.  Macam metode pembelajaran
b.  Beda pegagogik dan andragogik
c.   Analisis SWOT metode pembelajaran

      SESI. 2. PERSPEKTIF ANGGARAN

1.          Penjelasan tentang hak-hak dasar warga Negara
a. Hak Ekonomi
b. Hak Sosial
c. Hak Budaya
d. Konsep dhoruriyah Khomsah
e. Konsep piagam madinah
2.           Penjelasan tentang :
a. Pengertian anggaran
b. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran
c. Perspektif/cara pandang yang digunakan dalam penyusunan penganggaran

3.          Diskusi tentang filosofi anggaran, pengertian dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran

4.          Pemahaman tentang anggaran dan berbagai perspektifnya.


      SESI. 3. STRUKTUR DAN ANALISA ANGGARAN

1.      Curah pendapat tentang :

a.      Mekanisme penerimaan pendapatan daerah berserta pihak-pihak yang melakukan pemungutan
b.      Sumber-sumber pendapatan daerah
c.       Jenis-jenis belanja
d.     Mekanisme pembelanjaan dan pihak-pihak yang melakukan pembelanjaan
e.      pengertian pembiayaan daerah
f.        pengertian tentang struktur pembiayaan daerah

2.      Diskusi tentang permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan
3.      Diskusi tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembelanjaan
4.      Penjelasan tentang definisi dan struktur anggaran.
5.      Penjelasan tentang aturan pengendalian defisit dan pinjaman daerah.
6.      Pemahaman bersama tentang struktur anggaran


      SESI. 4. PROSES PENGGANGGARAN

1.      Ceramah tentang proses perencanaan / penyusunan anggaran.
2.       Penjelasan tentang landasan hukum perencanaan/ penyusunan anggaran.
3.      Diskusi tentang kelemahan – kelemahan dalam perencanaan.
4.      Penjelasan tentang :
a.          Landasan Kebijakan/payung hukum partisipasi masyarakat.
b.          mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran
5.      Penjelasan tentang jenis – jenis musyawarah DPRD dan Mekanisme pembahasan RAPBD
6.      Diskusi tentang permasalahan dalam penyusunan R/APBD
7.      Curah pendapat tentang Peranan Monitoring dan Evaluasi dalam pembangunan;
8.      Penjelasan Landasaan Hukum dan Proses Audit dalam pemerintahan;
9.      Penjelasan tentang lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pengawasan
10.  Curah pendapat tentang Teknik monitoring dan evaluasi oleh masyarakat
11.  Pemahaman bersama Konstelasi politik (formal) dalam proses anggaran :
a.      Diskusi Titik rawan dan celah dalam penganggaran
b.      Diskusi Pihak-pihak yang terkait dalam politik penganggaran (analisa peran)

      SESI. 5. PRAKTIK ANGGARAN

1.      Diskusi kelompok menganalisa anggaran (studi analisis APBD)


      SESI. 6. KONSEP DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR ADVOKASI ANGGARAN

1.          Penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar advokasi
2.          Pemahaman tentang pentingnya melakukan advokasi anggaran




      SESI.7. REVIEW (TINJAUAN ULANG)

Tinjauan ulang dari semua materi yang diberikan selama pelatihan dengan melalui proses diskusi dan curah pendapat tentang :
1.  Hak-hak warga negara
2.  Pengertian anggaran, penerimaan, belanja, pembiayaan daerah
3.  Pemahaman struktur, proses dan politik anggaran
4.  Menemu-kenali permasalahan dan kelemahan dalam proses penganggaran
5.  7.5. Komitmen bersama untuk mengawal dan mengkritisi APBD agar pro rakyat

Silabus Materi Pengajaran
Untuk Pelatihan Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Kabupaten Jepara :



1.      Perspektif Anggaran.

1.1  Tujuan Instruksional Umum
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat memahami seluk beluk anggaran dengan berbagai penguatan perspektif yang penting dalam memahami anggaran serta dapat menjelaskan hak-hak dasar masyarakat dan korelasinya dengan anggaran.
1.2  Tujuan Instruksional Khusus :
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat :
a)      Merumuskan dan menjelaskan pengertian anggaran dari perspektif masyarakat sipil
b)     Memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran
c)      Memahami mengapa pemerintah menyusun anggaran
d)     Memahami pentingnya anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
e)      Memilki satu cara pandang yang jelas dalam memahami anggaran
f)       Dapat memahami prinsip-prinsip anggaran

1.3  Pokok Bahasan :

a)      Defenisi Anggaran
b)     Prinsip-prinsip dasar pengelolaan anggaran
c)      Nilai dasar anggaran sebagai sarana untuk kesejahteraan dan keadilan publik dan anggaran sebagai commonpoll resources


2.      Stuktur dan analisa anggaran

2.1  Tujuan Instruksional Umum.
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat memahami tentang struktur anggaran dengan segala komponen yang terkait didalamnya, permasalahan yang melingkupi serta melakukan analisa kritis terntang anggaran
2.2  Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat :
a)      Memahami permasalahan-permasalahan dalam penerimaan
b)     Mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah
c)      Dapat memahami mekanisme penerimaan pendapatan berserta pihak-pihak yang memungutnya
d)     Mengetahui jenis-jenis belanja daerah
e)      Memahami masalah-masalah dalam proses`pembelanjaan
f)       Dapat memahami mekanisme pembelanjaan dan pihak-pihak yang melakukan pembelanjaan
g)     Memahami pengertian pembiayaan daerah
h)     Mengetahui dan memahami struktur pembiayaan daerah
i)       Mengetahui ketentuan-ketentuan pengendalian defisit dan pinjaman daerah
2.3  Pokok Bahasan
a. Mekanisme penerimaan pendapatan
b. Pelaku dan mekanisme belanja
c. Definisi dan struktur pembiayaan daerah
d. Aturan pengendalian defisit dan pinjaman daerah

3.      Proses Penganggaran.

3.1  Tujuan Instruksional Umum
Setelah mendapatkan materi ini peserta diharapkan mampu memahami proses dan siklus penganggaran dari mulai perencanaan/penyusunan anggaran; penetapan/pengesahan anggaran; pelak-sanaan/implementasi anggaran; evaluasi/audit anggaran dan politik anggaran serta aktor-aktor /lembaga yang terlibat didalamnya.

3.2  Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mendapatkan materi ini peserta diharapkan mampu :
a)      Memahami alur proses perencanaan anggaran
b)     Memahami mekanisme perencanaan/penyusunan anggaran
c)      Memahami landasan kebijakan perencanaan
d)     Memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dan kesetaraan gender dalam perencanaan
e)      Memahami kelemahan-kelemahan dalam proses perencanaan
f)       Mengetahui proses pembahasan rapbd di dprd
g)     Mengidentifikasi masalah dalam proses penetapan apbd
h)     Merumuskan peluang-peluang untuk mempengaruhi proses penetapan apbd
i)       Memahami pengertian dan peran monitoring/ evaluasi dalam pembangunan
j)        Memahami pengertian dan proses audit apbd
k)     Mengetahui adanya lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan mendorong
l)       Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan
m)   Mengetahui dan mengerti cara melakukan monitoring dan evaluasi apbd
n)     Memahami pertarungan kepentingan dan politik dalam proses anggaran dan alokasi anggaran
o)     Memahami lika-liku proses lahirnya sebuah kebijakan anggaran
p)     Mengenali kelompok yang berbeda dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda
3.3  Pokok Bahasan
a)      Landasan Kebijakan dan mekanisme Partisipasi Masyarakat
b)     Jenis –jenis musyawarah DPRD dan Mekanisme pembahasan RAPBD
c)      Peranan Monitoring dan Evaluasi dalam pembangunan;
d)     Landasaan Hukum dan Proses Audit dalam pemerintahan;
e)      Teknik monitoring dan evaluasi oleh masyarakat
f)       Konstelasi politik (formal) dalam proses anggaran

4.      Praktik Anggaran.

4.1  Tujuan Instruksional Umum.
Peserta dapat melakukan praktik menganalisa anggaran dengan mengaplikasikan pengetahuan dari materi sebelumnya
4.2  Tujuan Instruksional Khusus.
a)      Peserta dapat melakukan analisa anggaran dengan membedah APBD dan studi kasus APBD
b)     Peserta mampu mengidentifikasi anggaran yang belum atau sudah berpihak pada rakyat, masyarakat marginal.

5.      Pengantar Konsep dan Prinsip-prinsip Dasar Advokasi Anggaran.

5.1  Tujuan Instruksional Umum.
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat memahami konsep dan prinsip – prinsip dasar advokasi anggaran
5.2  Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat :
a)      Merumuskan pengertian advokasi anggaran
b)     Memahami prinsip-prinsip dasar advokasi

5.3  Pokok Bahasan
a)      Pengertian Advokasi
b)     Merencanakan Advokasi
F.                 Penerima Manfaat
Peserta kegiatan ini akan ada 3 fokus group yang masing-masing terdiri dari 25 orang perwakilan Pamong Desa, Mahasiswa dan organisasi Profesi (CSO) di Kabupaten Jepara dengan kriteria sebagai berikut :
a.          Lembaga atau organisasinya (tidak terbatas pada lembaga/organisasi yang terdaftar secara formal) terlibat atau terkait dengan sektor yang terpilih
b.          Bersedia mengikuti dari awal sampai akhir
c.           Menempati posisi strategis (Pengurus inti) di dalam struktur lembaga/organisasi
d.         Mendapatkan mandat dari lembaga/organisasinya secara tertulis
e.          Memiliki basis
f.            Memiliki Jaringan
g.          Memiliki komitmen terhadap anggaran
G.              Waktu Pelaksanaan
Rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan selama program berlangsung adalah selama 6 bulan efektif, sebagai berikut :
No
Program
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
1
Mapping Capasity
M 2





2
Penyusunan Modul Sekolah Anggaran
M 4
M 1




3
Penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran

M 3




4
Rekruitmen calon siswa

M 4




5
Penyelenggaraan Sekolah Anggaran pada 3 fokus group


M 1

M 3
M 3
H.              Tempat
Kegiatan ini akan dilaksanakan Kabupaten Jepara

I.                   Anggaran Program
Sebagaimana Terlampir

J.                   Struktur Pelaksana
ө   Penanggung Jawab        : Choirul Anam
ө   Konsultan                        : M. Bisri
ө   Manager Program          : Noor Rohmad
ө   Manager Keuangan       : M. Ifan Arif
ө   Pimpinan Proyek           : Warsono
ө   Staff Program                  : Sri Naning
                                                : Saiful Anwar
ө   Training Specialis          : Ritono

K.               Penutup
Demikian Project Proposal ini kami sampaikan sebagai satu bentuk komitmen kami dalam rangka meningkatkan kualitas kualitas kehidupan masyarakat dan mendorog terwujudnya pemerintahan yang baik.
L.                Lampiran-lampiran
1.          Profile Lembaga
2.          Curiculum Vitae
3.          Kurikulum Sekolah Anggaran

No comments:

Post a Comment