Header Ads


ISLAM NEOLIBRALISME

Neoliberalisme dan Islam (2)

Ditengah tengah hiruk pikuknya perdebatan tentang faham neoliberal dan kerakyatan dalam rangka Pilpres 2009-2014, seorang tokoh ekonomi islam yang sehari-hari biasa dipanggil “Bang Adi”, tiba-tiba muncul dengan tulisannya yang selalu menyegarkan dan menggelitik yaitu tentang Ekonomi Pancasila yang dikaitkan dengan maqasid syariahnya Imam al Syathibi. Tak urung tulisannya tersebut juga menuai berbagai tanggapan positif, negatif atau sinis, setidak-tidaknya dari milis ekonomi-syariah yang rutin saya ikuti. Sayapun tertarik untuk menanggapinya dengan tulisan ini dan sekaligus melanjutkan tulisan saya pada edisi sebelumnya tentang Neoliberalisme dan Islam.
Satu hal yang sering saya katakan dalam berbagai kesempatan adalah bahwa kita sering terjebak dalam pembicaraan yang hanya menyentuh kulit dan sedikit atau tidak utuh menyentuh isi sehingga yang terjadi adalah debat kusir dan membuat persoalan semakin tidak jelas serta membingungkan. Hal inipun terjadi dengan perbincangan tentang faham neoliberal dan kerakyatan karena keduanya saling dipertentangkan, padahal diantara keduanya memiliki berbagai nilai yang sebenarnya dapat saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pendekatan yang kita gunakan bukanlah mempertentangkan tetapi mencari titik temu kedua faham tersebut sebagaimana yang sekarang sedang dijual oleh SBY dengan istilah “ekonomi pertengahan” untuk memenangkan kampanye Pilpres saat ini. Perlu diingat bahwa islam adalah agama pertengahan dan ekonomi islam adalah ekonomi keseimbangan, yang notabene artinya adalah pertengahan pula.
Neoliberalisme:
Faham neoliberal bermula dari faham liberal yang dipromosikan oleh Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” pada tahun 1776. Beliau berpendapat bahwa kebebasan dalam produksi dan perdagangan tanpa campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk membangun ekonomi suatu Negara. Kebebasan tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak pada kebebasan berusaha dan bersaing bagi pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya. Pada awalnya ekonomi liberal berjalan baik di Amerika antara tahun 1800 an dan awal 1900 an, sampai timbulnya depresi besar (Great Depression) pada tahun 1930 an yang mengakibatkan terjadinya pengangguran secara masif. Adalah John Maynard Keynes yang kemudian mengkritik faham liberal sebagai kebijakan terbaik untuk kapitalis. Keynes mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi diperlukan lapangan kerja secara penuh (full employment) dan untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah dan bank sentral untuk menstabilkan dan mengoreksi ekonomi pasar yang bebas dalam rangka menciptakan lapangan kerja tersebut. Pemikirannya tersebut diterima oleh Presiden Roosevelt dan mampu memperbaiki kehidupan rakyat Amerika pada waktu itu. Periode campur tangan pemerintah tersebut berlangsung antara 1950 an dan 1960 an dengan menghasilkan perbaikan pada kondisi ekonomi Amerika seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penyebaran pertumbuhan ekonomi relatif merata sementara tingkat inflasi dapat dikendalikan. Masa keemasan tersebut berakhir pada awal tahun 1970 an setelah terjadi penumpukan modal pada segolongan kapitalis, meningkatnya pengangguran dan berbagai permasalahan yang timbul pada anggaran belanja Negara. Dari sinilah kemudian muncul faham neoliberalisme.
Faham neoliberalisme pada dasarnya mengandung 5 unsur utama yaitu: Pertama, Melepaskan campur tangan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan konglomerat dan membuka lebih luas akses perdagangan dan investasi luar negeri. Kedua, Penurunan belanja pemerintah untuk kepentingan publik/sosial sebagai manifestasi pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Ketiga, Deregulasi berbagai kebijakan pemerintah yang dapat menurunkan keuntungan konglomerat, seperti perlindungan terhadap lingkungan dan keamanan kerja (di Indonesia dikenal dengan Pakto 88). Keempat, Privatisasi BUMN yang meliputi berbagai sektor seperti perbankan, kelistrikan, dan industri strategis lainnya. Kelima, Mengganti konsep tanggung jawab sosial menjadi tanggung jawab pribadi dalam arti setiap orang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Faham tersebut telah diterapkan dibanyak negara berkembang didunia termasuk Indonesia dibawah tekanan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Lantas, apakah faham neoliberal itu jelek dan harus ditolak seluruhnya?
Ekonomi Kerakyatan:
Kekecewaan para ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), yang motori oleh Prof. Dr. Mubyarto (alm), terhadap praktek globalisasi atau neoliberalisme yang dinilainya semakin jauh dari cita-cita proklamasi dan kepentingan rakyat, telah menumbuhkan gagasan untuk mengembangkan Ekonomi Kerakyatan sebagai antitesis dari praktek globalisasi dan neoliberalisme tersebut. Visi, misi dan program serta mekanisme operasional Ekonomi Kerakyatan yang dibangun oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM merujuk pada Pembukaan dan pasal 33 UUD 1945. Secara spesifik, PSEK tersebut merujuk pada pasar 33 ayat 4 sebagai hasil amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, yang menyebutkan bahwa ”perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Persoalannya adalah rakyat yang mana atau bagaimana? Tentu yang dimaksud rakyat disini adalah seluruh rakyat Indonesia, baik yang ada di desa maupun di kota, yang miskin maupun yang kaya. Artinya, seluruh rakyat Indonesia tersebut harus sama-sama terlibat dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Tetapi dalam ilmu ekonomi, kata rakyat seyogyanya diartikan sebagai kesatuan besar individu pelaku ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, menejemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Sehingga, PSEK yang mempromisikan ekonomi Kerakyatan sebagai antitesis dari Ekonomi kapitalis nampaknya mengartikan rakyat tersebut hanya rakyat didesa, rakyat miskin atau bermodal kecil saja, sementara rakyat kota, rakyat kaya atau bermodal besar tidak masuk dalam pengertian rakyat tersebut. Padahal, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan peekonomian nasional antara lain adalah prinsip kebersamaan, keadilan dan keseimbangan seperti tersebut diatas. Tentunya, prinsip-prinsip tersebut berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena sifatnya yang eksklusif dan bukan inklusif tersebut, maka Ekonomi Kerakyatan tersebut hingga saat ini belum dapat mewarnai apalagi menjadi penyeimbang dari kekuatan sistem ekonomi kapitalis yang saat ini sebenarnya telah runtuh dinegara asalnya.
Ekonomi Pancasila:
Pancasila digagas dan digali oleh para pendiri republik ini yang religius seperti Soekarno, Hatta, Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Abdulkahar Muzakir, H.A.Salim, Abi Kusno Tjokrosujoso dan lainnya. Pancasila merupakan hasil kompromi diantara para tokoh muslim dan non muslim yang menyepakati dihilangkannya bagian akhir dari sila pertama yaitu ”kewajiban mendjalankan sjari’at islam bagi pemeluk-pemeluknja” tanpa menghilangkan esensi dari sila tersebut, yaitu ke ”Esa” an atau ke ”Satu” an atau ke ”Tauhid” an atau ke ”Iman” an sebagai dasar utama bernegara dan bermasyarakat dengan segala aspeknya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Keempat sila lainnya pada dasarnya merupakan turunan dari sila pertama tersebut, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kontek inilah, Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan memiliki kesamaan dengan Maqasid Al Syariah yang digagas oleh Imam Al Syafii dan Imam Al Gazali, yang kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Imam Abu Ishaq Al Syathibi. Oleh karenanya, saya sependapat dengan Bang Adi Warman Karim dalam tulisannya di harian Republika pada 1 Juni 2009 yang lalu, yang mengajak para pasangan Capres untuk kembali ke Ekonomi Pancasila yang merujuk pada Maqasid Al Syariah tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa Maqasid Al Syariah mencakup lima hal, yaitu: agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta, dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk dapat terpenuhinya kelima tujuan syariah tersebut, Imam Al Syathibi mengelompokkan kebutuhan hidup masyarakat kedalam tiga tingkatan, yaitu: Dhoruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Dalam kontek ekonomi: Dhoruriyat adalah jenis kebutuhan hidup yang bersifat pokok, yang bila tidak dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup, seperti sembilan bahan kebutuhan pokok atau sembako. Hajiyat adalah jenis kebutuhan hidup yang bersifat sekunder, yang bila tidak dipenuhi tidak akan mengancam kelangsungan hidup tetapi akan memberikan kesulitan hidup, seperti sandang dan papan/perumahan. Tahsiniyat adalah jenis kebutuhan hidup yang bersifat pelengkap, yang tidak akan mengancam dan mengakibatkan kesulitan hidup, seperti kendaraan dan rumah yang layak, rekreasi dan sebagainya.
Dalam hubungannya dengan ekonomi Pancasila, barangkali barang-barang kebutuhan hidup yang termasuk dalam kategori dhoruriyat diusahakan secara bersama dengan menggunakan bentuk usaha Koperasi atau BUMN. Sedangkan barang-barang kebutuhan hidup yang termasuk dalam kategori hajiyat dan tahsiniyat diusahakan oleh orang seorang atau perusahaan swasta. Dengan demikian, baik usaha bersama maupun usaha perseorangan atau swasta diberi kesempatan yang sama untuk ikut membangun perekonomian guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 serta sejalan dengan Maqasid Al Syariah. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi semua pelaku ekonomi tersebut melalui penyelengaraan negara dan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Dengan demikian, penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan dan keseimbangan, yang tercantum pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Ekonomi Islam:
Sebagai suatu sistem, ekonomi Islam haruslah merujuk pada nilai-nilai islam yang bersifat universal dan global. Nilai-nilai yang berlaku bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja karena islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (Al Qur’an surat Al Anbiya (21) ayat 107), yang didalamnya termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan sekitar, sejak alam ini diciptakan sampai akhir zaman. Globalisasi sebagai bagian dari faham neoliberal berarti sejalan dengan nilai-nilai islam. Masuknya investasi luar negeri seyogyanya diterima sebagai konsekwensi logis dari ajaran islam yang bersifat terbuka dan inklusif. Adalah peran pemerintah untuk mengupayakan agar investasi luar negeri itu memberikan manfaat yang seimbang bagi investor dan masyarakat serta alam Indonesia. Praktek yang dijalankan oleh Rasulullah sebagaimana telah saya sampaikan pada edisi sebelumnya pada dasarnya sama dengan ekonomi pasar bebas dengan membiarkan pasar untuk menentukan harga, tetapi dengan catatan bahwa pelaku pasar menjunjung tinggi aspek moral dan etika seperti berlaku jujur, adil, tidak curang dalam bertransaksi. Rasulullah sewaktu didatangi umatnya yang tidak memiliki nafkah memberikannya sebuah kampak sebagai alat untuk mencari nafkah. Artinya beliau mengajarkan manusia untuk bekerja keras mencari nafkah sendiri. Beliaupun bersabda bahwa tangan diatas adalah lebih baik daripada tangan dibawah. Oleh karenanya, dijaman Umar bin Khattab menjadi khalifah tidak ditemukan seorangpun warganya yang miskin sehingga tidak layak mendapat zakat atau bantuan dari pemerintahannya. Namun demikian, setiap induvidu juga memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana firman Allah bahwa ”tidaklah kamu islam selama kamu membiarkan tetangga sebelahmu kelaparan”.
Dengan demikian, peran pemerintah didalam menggerakkan perekonomian haruslah minimal sebatas memastikan bahwa kebijakan yang diperlukan oleh swasta dan individu untuk bekerja dan berkarya secara optimal telah tersedia dan memastikan bahwa para pelaku ekonomi mengikuti aturan-aturan moral dan etika didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengelolaan BUMN oleh pemerintahpun dalam prakteknya sering menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan antara kehidupan jasmani/dunia dan rohani/akhirat, keseimbangan antara kehidupan pribadi/individu dan sosial, keseimbangan antara pergerakan bumi dengan pergerakan planet-planet lainnya yang ada dialam raya ini dan sebagainya. Dengan prinsip keseimbangan tersebut, maka faham ekonomi yang seharusnya diterapkan adalah faham yang dapat menjaga keseimbangan diantara berbagai kepentingan para pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek ekonomi. Prinsip kebersamaan, keadilan dan keseimbangan yang tersebut dalam UUD 1945 dan menjadi rujukan Ekonomi Kerakyatan merupakan nilai-nilai islam dan bersifat universal. Sekedar menyebutkan beberapa contoh, prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan misalnya dalam Al Qur’an Surat Al Imran (3) ayat 103, Al Hujurat (49) ayat 13, Al Maidah (5) ayat 2 dan 8, dan Al Mulk (67) ayat 3. Pertanyaannya adalah, seperti apa dan bagaimana bangunan ekonomi Islam, instrumen yang digunakan, bentuk kelembagaan, dan mekanisme operasionalnya adalah merupakan pokok bahasan dalam tulisan selanjutnya. Yang jelas, ekonomi Islam bukanlah ekonomi kapitalis, bukan ekonomi kerakyatan, dan bukan pula ekonomi Pancasila. Wallahu a’lam bissawab.